Karakteristik Demografi Masyarakat Lingkar Proyek

Secara administratif areal PLTA Batangtoru terletak pada tiga Kecamatan dan 16 desa/kelurahan, antara lain:

  • Kecamatan Sipirok terdiri atas empat desa, diantaranya Desa Luat Lombang, Aek Batang Paya, Bulu Mario, dan Sitandiang.
  • Kecamatan Marancar terdiri atas delapan desa, yaitu Desa Huraba, Gunung Binanga, Kelurahan Pasar Sempurna, Desa Marancar Godang, Simaninggir, Aek Nabara, Tanjung Dolok, Marancar Julu.
  • Kecamatan Batangtoru terdiri atas empat desa, yakni Desa Sipenggeng, Hapesomg, Telo, dan Kelurahan Wek I.

Areal PLTA Batangtoru sebagian besar merupakan Suku Batak Angkola, tetapi ada juga masyarakat pendatang. Para pemilik lahan disekitar lokasi PLTA Batangtoru adalah masyarakat asli suku Batak Angkola yang tinggal di Desa Luat Lombang, Desa Batang Paya, Desa Bulu Mario, Desa Marancar Godang, Desa Huraba, Desa Aek Nabara, Desa Gunung Binanga, Desa Marancar Julu, Desa Simaninggir, Desa Tanjung Dolok, Desa Haunatas, Desa Sipenggeng, dan Kelurahan Pasar Sampurna.

Karakteristik Masyarakat di Areal PLTA Batangtoru

No. Nama Desa Jumlah Jiwa *) Agama **) Hatobangon
(Wakil Marga) **)
1. Luat Lombang 1.446 Islam=99% Siregar, Siagian, Tambunan, Simanjuntak, Sihombing, Harahap, Batubara
2. Batang Paya 1.028 Islam=80%
Kristen=20%
Siregar, Simanjuntak, Harahap, Ritonga, Pane, Hutasuhut, Hutahuruk
3. Bulu Mario 1.578 Islam=90%
Kristen=10%
Siregar, Ritonga, Dalimunthe, Simanjuntak, Batubara
4. Marancar Godang 576 Islam=99% Siregar, Harahap, Rambe, Hutasuhut, Lubis, Gultom
5. Huraba 1.026 Islam=98%
Kristen=2%
Siregar, Harahap, Nasution
6. Gunung Binanga 642 Islam =99% Siregar, Harahap
7. Pasar Sempurna 2.009 Islam = 100% Siregar, Rambe, Harahap, Simanjuntak, Simbolon, Ritonga, Pohan, Pasaribu
8. Simaninggir 867 Islam =99% Siregar, Harahap, Hutasuhut, Rambe
9. Aek Nabara 748 Islam=98%
Kristen=2%
Siregar, Harahap, Sipahutar, Hutasuhut
10. Tanjung Dolok 443 Islam=95%
Kristen=5%
Siregar, Harahap, Ritonga, Pane, Lubis
11. Haunatas 511 Kristen=98%
Islam=2%
Napitupulu, Nainggolan
12. Marancar Julu 984 Islam=98%
Kristen=2%
Siregar, Harahap, Lubis
13. Sipenggeng 1.248 Islam=90%
Kristen=10%
Siregar, Harahap, Hutasuhut, Hasibuan, Lubis, Nasution, Rambe
14. Hapesong Baru 3.168 Islam=94%
Kristen=0,5%
Katolik=0,5%
Siregar, Harahap, Nasution, Pane, Sitompul, Hutasuhut
15. Telo 863 Islam=99,5%
Kristen=0,5%
Siregar, Harahap, Nasution, Lubis, Hutasuhut
16. Wek 1 1.452 Islam = 99% Siregar, Harahap, Pane, Hasibuan

Sumber Data :
*) = Data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018
**) = Hasil Wawancara (April 2018)

Agama

Mayoritas masyarakat di sekitar PLTA Batangtoru, baik di Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar, maupun Kecamatan Batangtoru beragama Islam, kecuali di Desa Haunatas Kecamatan Marancar dan Dusun Pargodungan Desa Batangpaya Kecamatan Sipirok yang mayoritas beragama Kristen. Fasilitas ibadah Agama Islam (berupa masjid dan surau) terdapat di masing-masing dusun di seluruh Desa/Kelurahan. Demikian halnya dengan fasilitas ibadah untuk umat Kristen. Tokoh agama (imam masjid dan pendeta) memiliki pengaruh cukup besar kepada masyarakat.

Matapencaharian Masyarakat

Masyarakat Suku Batak pada umumnya hidup dengan cara bertani dan berkebun, demikian halnya dengan masyarakat Batak Angkola di sekitar lokasi PLTA Batangtoru. Pada lahan yang memiliki kesuburan tanah tinggi, banyak ditemukan persawahan milik masyarakat.

Sementara itu, pada daerah yang tidak memiliki kesuburan kurang dan tidak memungkinkan dialirkan air, masyarakat membuat kebun dari berbagai jenis tanaman budidaya, seperti kopi, karet, petai, durian, cokelat, jengkol, salak, dan aren. Oelah karenanya, tidak heran bahwa jenis vegetasi dominan diarea PLTA Batangtoru adalah tanaman budidaya, seperti kopi, karet, petai, durian, cokelat, jengkol, salak, aren, dan area persawahan.

Area persawahan di dalam site Projek PLTA Batangtoru Kecamatan Sipirok.
Catatan; Foto ini diambil sebelum kegiatan konstruksi dilakukan, September 2017

Area kebun campuran di dalam site Projek PLTA Batangtoru Kecamatan Marancar, vegetasi berupa jenis tanaman budidaya: karet, aren, dan kopi
Catatan; Foto ini diambil sebelum kegiatan konstruksi dilakukan, September 2017

Matriks mata pencaharian eks pemilik lahan PLTA Batangtoru

No. Kecamatan Total
Eks Pemilik
Lahan (Orang)
Usia
(Tahun)
Petani
Padi
Petani
Karet
&
Sawit
Petani
Kako,
Kopi,
Durian
P
e
t
e
r
n
a
k
a
n
P
e
r
i
k
a
n
a
n
E
n
t
e
r
p
r
e
n
e
u
r
Wiraswasta
(Perkebunan
dan
Tambang)
Penghasilan
(Rp)
1. Sipirok 253 46-64 2,1-3 Juta
2. Marancar 56 46-64 1,1-2 Juta
3. Batangtoru 152 46-64 1,1-2 Juta

Organisasi Sosial Masyarakat dan Kepemilikan Lahan

Organisasi sosial masyarakat suku Batak Angkola seperti Suku Batak lainnya dibangun berdasarkan marga. Sistem kekerabatan masyarakat asli suku Batak Angkola adalah berdasarkan patrilinial (menganut garis keturunan laki-laki). Organisasi sosial masyarakat suku Batak Angkola antara lain terdiri atas :

  1. Keluarga Inti (bapak, ibu dan anak-anak)
  2. Kelompok Marga (terdiri atas beberapa keluarga dalam satu marga)
  3. Kampung (terdiri atas beberapa keluarga dari beberapa marga)
  4. Desa (terdiri atas beberapa Kampung)
  5. Lembaga Adat (Hatobangon) yang terdiri atas wakil marga dalam masing-masing Kampung.
    Raja Pamusuk (Harajaon) adalah tokoh adat yang diangkat berdasarkan garis keturunan.
    Raja jaman dulu

Kepemilikan lahan masyarakat dikuasai oleh "Raja Luhat" atau pemilik ulayat yang secara turun temurun menguasai lahan berdasarkan sejarah penguasaan wilayah. Raja Luhat memberikan hak/ijin penguasaan lahan kepada masyarakat yang tinggal di Luhat (wilayah adat) sebagai tempat bercocok tanam. Pemberian lahan ini diakui oleh seluruh masyarakat khususnya Raja Luhat, Harajaon dan Hatobangon serta masyarakat lainnya. Lahan garapan ini sudah menjadi hak milik yang diberikan Raja Luhat kepada pribadi-pribadi dan bisa dijual atau dipindahtangankan.

Identifikasi Stakeholder Kunci yang Terkait dengan Pembagunan PLTA Batangtoru

No. Lokasi Pemilik
Lahan
P
e
r
a
n
g
k
a
t
T
o
k
o
h
P
e
r
a
n
g
k
a
t
N
G
O

L
o
k
a
l
N
G
O

N
a
s
i
o
n
a
l
M
e
d
i
a
P
e
r
g
u
r
u
a
n

T
i
n
g
g
i
P
e
m
e
r
i
n
t
a
h

K
a
b
u
p
a
t
e
n
P
e
m
e
r
i
n
t
a
h

P
r
o
v
i
n
s
i
P
e
m
e
r
i
n
t
a
h

P
u
s
a
t
P
e
r
u
s
a
h
a
a
n
K
e
a
m
a
n
a
n
1. Lokasi Kota Padang Sidempuan X X X X X X X X
2. Kabupaten Tapanuli Selatan X X
2.1. Kecamatan Sipirok X X X X X
a. Luat Lombang X X X
b. Aek Batang Paya X X X
c. Bulu Mario X X X
2.2. Kecamatan Marancar X X X X X
a. Huraba X X
c. Marancar Godang X X X
d. Pasar Sempurna X X X
e. Marancar Julu X X
f. Simaninggir X X X
h.Haunatas X X
j. Tanjung Dolok X X
e. Aek Nabara X X
2.3. Kecamatan Batangtoru X X X
a. Sipenggeng X X
b. Hapesong Baru X X
c. Telo X X
d. Wek I X X
3. Medan X X X X
4. Bogor X
5. Jakarta X

Rincian Peran Para Pihak (Stakeholders) dalam Pembagunan PLTA Batangtoru

Para Pihak Keterkaitan Peran Dalam Menyelesaikan Permasalahan
Pemerintah Pusat(Balai Besar KSDA Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
  • Memberikan kepastian status dan sebaran flora dan fauna dilindungi
  • Pengendalian satwa liar yang dianggap sebagai hama
  • Pengendalian konflik satwa liar dengan manusia
Pemerintah Pusat(Balai Wilayah Sungai Sumatera III/Direktorat Sumberdaya Air) dan Balai Irigasi dan Rawa/Direktorat Sumberdaya Air, Kementerian PUPR)
  • Pengelolaan wilayah sungai dan irigasi
  • Adanya rencana pembangunan Irigasi sawah seluas 70 ha di Kecamatan Sarulla untuk pengairan sawah seluas 3.200 ha
  • Memberikan kepastian debit pemanfaatan air sungai Batangtoru
  • Dampak pembangunan dam bendungan dan pengaruhnya terhadap irigasi di bagian hilir
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) Legalitas Pemanfaatan kayu dalam tapak proyek (Ijin Pemanfatan Kayu).
  • Memberikan kepastian hukum pemanfataan kayu di dalam tapak proyek
  • Penyelesaian pembayaran PSDH dan DR
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Daerah) Legalitas areal PLTA Batangtoru Memberikan legalitas usaha dan kepastian status lahan yang digunakan
Pemerintah Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar dan Kecamatan Batangtoru Legitimasi keberadaan pembangunan PLTA Batangtoru
  • Mitra perusahaan dalam koordinasi kegiatan antar desa
  • Mitra perusahaan / perantara dalam urusan administrasi dengan pemerintah Kabupaten.
Pemerintah Desa/Kelurahan Legitimasi areal pembangunan PLTA Batangtoru
  • Mitra perusahaan dalam melaksanakan sosialisasi pembangunan PLTA Batangtoru.
  • Mitra perusahaan dalam urusan administrasi pembebasan tanah
  • Mediator antara perusahaan dengan masyarakat terkait isu permasalahan yang ada.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Legitimasi areal Pembangunan PLTA Batangtoru
  • Mediator antara perusahaan dengan kelompok-kelompok masyarakat.
  • Mediator antara perusahaan dengan aparat pemerintahDesa.
Pimpinan Perusahaan PT NSHE Penentu arah kebijakan perusahaan
  • Memastikan pembangunan PLTA bisa berjalan dengan baik
  • Melakukan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang kebijakan perusahaan dalam pembangunan PLTA Batangtoru.
  • Memastikan kegiatan teknis dan operasional di lapangan, baik yang dilakukan oleh karyawan PT NSHE dan PT Sinohydro sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuk di Indonesia.
Karyawan Perusahaan PT NSHE Pelaksana kebijakan dan kegiatan teknis, operasional dan administratif
  • Melaksanakan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTA Batangtoru
  • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
  • Melaksanakan kegiatan teknis dan operasional di lapangan
  • Menerima keluhan dan saran dari berbagai pihak
Kontraktor (PT Sinohydro) Pelaksana kegiatan teknis pembangunan PLTA di lapangan
  • Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan perusahaan di lapangan
  • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat tentang
  • Melaksanakan kegiatan teknis di lapangan
  • Transparansi dalam penggunaan TKA dan tenaga kerja lokal
  • Transparansi dalam penggunaan subkontraktor lokal
Subkontraktor PT Sinohydro Pelaksana kegiatan teknis pembangunan PLTA di lapangan
  • Melaksanakan kegiatan teknis di lapangan
  • Transparansi dalam penggunaan subkontraktor lokal dan keadilan dalam penggunaan harga standar bagi subkontraktor lokal
  • Pemberdayaan kontraktor lokal
Pemilik hak atas lahan
  • Legitimasi areal pembangunan PLTA Batangtoru
  • Pelepasan hak atas tanah di areal perijinan
Mitra perusahan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan proyek PLTA Batangtoru
Tokoh Adat (Raja Luat) Legitimasi dan dukungan moral
  • Mitra perusahaan dalam melakukan pembebasan lahan terutama pada lahan yang belum dibebani hak milik
  • Menjadi mediator jika terjadi permasalahan dengan masyarakat
  • Mediator dalam penelusuran kepemilikan lahan
Tokoh Adat (Harajaon, Hatobangon dan Tokoh Agama) Legitimasi dan dukungan moral
  • Mitra perusahaan dalam melakukan sosialiasasi dan menjadi mediator jika terjadi permasalahan dengan masyarakat.
  • Mediator dalam penelusuran kepemilikan lahan milik
Masyarakat Non pemilik lahan
  • Legitimasi dan dukungan sosial
  • Dampak kegiatan pembangunan PLTA
Mitra perusahaan
IPB, USU, IAIN, UMTS, UGN dan lainnya
  • Penelitian dan pengembangan
  • Penyajian data dan informasi yang akurat
  • Mitra perusahaan dalam melaksanakan penelitian dan pemberdayaan masyarakat
  • Memberikan akurasi data dan informasi kepada semua pihak
Yayasan Ekosistem Lestari, CI dan lainnya
  • Kelestarian ekosistem Batangtoru
  • Koridor bagi satwa terancam punah, rentan, dilindungi dan endemik
  • Status kawasan ekosistem Batangtoru
  • Pragmentasi habitat
  • Memberikan akurasi data dan informasi kepada semua pihak
  • Advokasi dan sosialisasi kepada media massa, media sosial dan masyarakat
Wanseb, LSLI, Ovata Indonesia, LCI, FKPPI dll
  • Kelestarian ekosistem Batangtoru
  • Koridor habitat bagi satwa terancam punah, rentan, dilindungi dan endemik
  • Status kawasan ekosistem Batangtoru
  • Mitra perusahaan dalam melakukan penelitian dan pemberdayaan masyarakat
  • Memberikan akurasi data dan informasi kepada semua pihak
PWI Tapanuli Selatan, Harian Metro Tabagsel, Analisa, Sindo News, LKBN Antara Penyajian berita dan informasi yang berimbang
  • Mensosialisasikan program perusahaan dan melakukan kampanye positif
  • Melakukan komunikasi dan sosialisasi program sosial, ekonomi dan lingkungan hidup

Penggantian Lahan Masyarakat

Seperti proyek-proyek besar lain di Indonesia, pembangunan PLTA Batangtoru ini juga memberikan dampak terhadap warga sekitar, terutama adalah digunakannya lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

Terkait masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan proyek, kami telah memberikan ganti rugi sesuai harga pasar dengan mempertitungkan jenis tanaman yang tumbuh di lahan tersebut.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan PLTA Batangtoru diperoleh melalui pembebasan lahan masyarakat yang berupa sawah, ladang, kebun karet dan lahan agroforestry serta hutan masyarakat.

Berdasarkan tata ruang provinsi Sumatera Utara, lokasi proyek terletak di Areal Penggunaan Lain (APL).

Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikan lahan tersebut untuk kepentingan non kehutanan. Selain itu, kawasan tersebut sudah digarap masyarakat sejak bertahun-tahun lalu.

Proses pembebasan lahan ini kami lakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan difasilitasi pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan.

Apabila terdapat masyarakat yang merasa keberatan dengan proses pembebasan lahan ini, sesuai dengan standard IFC, perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang transparan (Grievance Procedure).

Kebijakan Perusahaan Dibidang Sosial

Pengelolaan sosial dilakukan dengan melalui Stakeholder Engagement Plan (SEP) yang didesain dengan tujuan menyediakan platform konsultasi dan transparansi dengan stakeholder selama proses pembangunan.

Kegiatan kelola sosial ini menjadi bagian dari penerapan standar kinerja IFC sebagai berikut:

  1. PS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts.
  2. PS 2: Labor and Working Conditions.
  3. PS 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention.
  4. PS 4: Community Health, Safety, and Security.
  5. PS 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement.
  6. PS 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources.
  7. PS 7: Indigenous Peoples.
  8. PS 8: Cultural Heritage.

Penyusunan SEP ini didasarkan pada hasil studi yang berupa Environmental Due Diligence (ESDD) dan Social and Environmental Impact Assement. Bedasarkan hasil studi tersebut diketahui bahwa mayoritas stakeholder mendukung rencana proyek PLTA Batangtoru sebagaimana diagram berikut ini. Persepsi yang positif menjadi modal bagi pembangunan PLTA, sedangkan perspsi negatif menjadi petunjuk bagi penyelenggaraan SEP.

Untuk menyediakan platform konsultasi dan transparansi dengan stakeholder selama proses pembangunan PLTA Batangtoru, perusahaan menentukan kebijakan sosial, antara lain:

  • Management for Implementation of Stakeholder Engagement and External Relation
  • Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan - SEP), termasuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan proyek; pembaruan/identifikasi isu-isu dan kekhawatiran pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek; keterlibatan pemangku kepentingan; rencana konsultasi berdasarkan pemetaan, identifikasi pemangku kepentingan, dan isu yang diperbarui.

    SEP harus dilaksanakan sebagai dasar kegiatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan proyek di seluruh fase proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

  • Project Based Grievance Mechanism
  • Mekanisme penyampaian keluhan (mekanisme penyampaian keluhan) merupakan proses pengelolaan umpan balik dari stakeholders, baik itu berupa keluhan atau komplain yang efektif dan proaktif.

    Dengan ini memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk melakukan komunikasi dua arah (dialog) dengan perusahaan. Untuk mempermudah stakeholders yang ingin menyampaikan keluhan, PLTA Batangtoru telah menyusun buku pedoman penyampaian keluhan (grievance mechanism) dan brosur singkat yang menjelaskan cara penyampaian keluhan.

    PLTA Batangtoru menyediakan pos pengaduan di Kecamatan Marancar dan Sipirok sebagai tempat memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara langsung kepada perusahaan. Stakeholders dapat menyampaikan langsung keluhannya ke petugas dilapangan dengan mengisi formulir pengaduan yang telah disiapkan.

    Pelaporan keluhan dilayani sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Jika di luar jam kerja, masyarakat dapat menghubungi call center pengaduan 0812-6364-3534 (wilayah Kecamatan Sipirok) dan 0812-6364-3433 (wilayah Kecamatan Marancar) melalui pesan singkat.

  • Implementation Livelihood Restoration Programme (LRP)
  • Perusahaan menerapkan kebijakan untuk mendata informasi, mengupate informasi, dan mengimplementasikan LRP. Kebijakan ini dimaksudkan untuk merestorasi mata pencaharian eks pemilik lahan yang terdampak oleh aktivitas pembangunan PLTA Batangtoru.

    Berdasarkan hasil survei diperoleh tipologi eks pemilik lahan sehingga dapat dibuat matriks program tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan mata pencaharian, keahlian, dan potensin sumberdaya alamnya.